Detail Katalog

ID: 7731
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Kajian tentang revitalisasi pemerintahan nagari ke arah peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Barat (Disertasi)

Pengarang:
Asmawi
Penerbit:
India
Tempat Terbit:
Bogor
Tahun Terbit:
2005
Bahasa:
ind
Subjek
Nagari-Pemerintahan Daerah
Deskripsi Fisik:
xviii, 252 hlm.; 29 cm
ISBN:
995063
Nomor Panggil:
320.84/ASM/k
Control Number:
INLIS000000000007731
BIB ID:
0010-0520007731
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000021169 320.84/ASM/k Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 15 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000007731 1
005 _ _ 20200508204105 2
008 _ _ 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 3
020 _ _ $a 995063 4
035 _ _ 0010-0520007731 5
041 _ _ $a ind 6
082 _ _ $a 320.84 7
084 _ _ $a 320.84/ASM/k 8
100 _ _ $a Asmawi 9
245 _ _ $a Kajian tentang revitalisasi pemerintahan nagari ke arah peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Barat (Disertasi) 10
260 _ _ $a Bogor $b India $c 2005 11
300 _ _ $a xviii, 252 hlm.; 29 cm$c 29 cm 12
504 _ _ $a Hlm. 235-247 13
520 _ _ $a Pemerintah nagari merupakan bagian dari kehidupan masyarakat nagari. Fungsi pemerintahan nagari adalah menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan adat istiadat yang sudah ada di nagari serta membantu masyrakat nagari dalam mencapai berbagai kebutuhanya. Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan kronologis pemerintah nagari sebelum dikeluarkannya Perda Nomor 9 Tahun 2000 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pemerintahan nagari serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan nagari pada waktu itu, (2) mengungkapkan mutu kinerja pelayanan pemerintahan nagari yang ada dewasa ini serta faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelayanan tersebut, dan menyusun model serta merumuskan strategi revitalisasi guna peningkatan mutu pelayanan pemerintahan nagari. Haasil penelitian ini menunjukan bahwa sebelum diberlakukanya perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, pemerintahan nagari telah mengalami beberapa kali perubahan. Awalnya sistem pemerintahan nagari didasarkan pada tradisi adat dan pemerintahan nagari ketika itu dinamakan juga pemerintahan adat. Nagari dipimpin penghulu-penghulu suku yang tergabung dalam sebuah lembaga yang disebut Kerapatan Nagari. 14
650 _ _ $a Nagari-Pemerintahan Daerah 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 04 Feb 2015
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export