Detail Katalog

ID: 7744

Gambar cover belum diupload

Peranan hukum di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja (Disertasi)

Pengarang:
NURSYAMSUDDIN

Penerbit:
Universitas Hasanuddin

Tempat Terbit:
Makassar

Tahun Terbit:
2009

Bahasa:
ind

Social security -- Jaminan Sosial

Deskripsi Fisik:
x, 330 hlm; 29 cm

ISBN:
400306005

Nomor Panggil:
344.02/NUR/p

Control Number:
INLIS000000000007744

BIB ID:
0010-0520007744

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000021182`	`344.02/NUR/p`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000007744	1
005	`_`	`_`	20200508204108	2
008	`_`	`_`	200508\|\|\|\|\|\|\|\|\| \| \|\|\| \|\|\|\| \|\|ind\|\|	3
020	`_`	`_`	$a 400306005	4
035	`_`	`_`	0010-0520007744	5
041	`_`	`_`	$a ind	6
082	`_`	`_`	$a 344.02	7
084	`_`	`_`	$a 344.02/NUR/p	8
100	`_`	`_`	$a NURSYAMSUDDIN	9
245	`_`	`_`	$a Peranan hukum di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja (Disertasi)	10
260	`_`	`_`	$a Makassar $b Universitas Hasanuddin $c 2009	11
300	`_`	`_`	$a x, 330 hlm; 29 cm$c 29 cm	12
520	`_`	`_`	$a Disertasi ini menunjukan hasil penelitian bahwa secara subtansial UU No.3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan, sehingga program jaminan hari tua secara aspek perlindungan hukum tenaga kerja masih layak dipertahankan, fungsionalisasi pengawasan secara kelembagaan belum aktif dalam mewujudkan kesejahteraan social bagi seluruh tenaga kerja, dan diperlukan amandemen terhadap kewenangan lembaga pengawasan, badan penyelenggara, asosiasi pengusaha serikat pekerja karena secara koordinasi antar instansi belum efektif. Penerapan sanksi hukum terhadap pengabaian program jaminan social tenaga kerja, baik sanksi hukum pidana, sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata, maupun secara prosedur pelaksanaanya tidak berjalan semestinya. Terhadap pengusaha (perusahaan) yang melanggar tidak pernah dikenakan sanksi hukum, dan apalagi setelah pelaksanaan pemerintahan otonomi di daerah.	13
650	`_`	`_`	$a Social security	14
650	`_`	`_`	$a Jaminan Sosial	15

Ditambahkan: 27 Jan 2015
Disetujui OPAC: 08 May 2020