Detail Katalog

ID: 7759

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Kedudukan dan fungsi peraturan kebijakan di bidang perizinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Selatan (Tesis)

Pengarang:
Abdul Razak

Penerbit:
Universitas Hasanuddin

Tempat Terbit:
Sulawesi Selatan

Tahun Terbit:
2005

Bahasa:
ind

Subjek

Perijinan-Peraturan dan Kebijakan

Deskripsi Fisik:
vii, 224 hlm.; 21,5 cm

ISBN:
P0403033001

Nomor Panggil:
342.06/RAZ/k

Control Number:
INLIS000000000007759

BIB ID:
0010-0520007759

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Format MARC21 - Total 14 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000007759	1
005	`_`	`_`	20200508204111	2
008	`_`	`_`	200508\|\|\|\|\|\|\|\|\| \| \|\|\| \|\|\|\| \|\|ind\|\|	3
020	`_`	`_`	$a P0403033001	4
035	`_`	`_`	0010-0520007759	5
041	`_`	`_`	$a ind	6
082	`_`	`_`	$a 342.06	7
084	`_`	`_`	$a 342.06/RAZ/k	8
100	`_`	`_`	$a Abdul Razak	9
245	`_`	`_`	$a Kedudukan dan fungsi peraturan kebijakan di bidang perizinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Selatan (Tesis)	10
260	`_`	`_`	$a Sulawesi Selatan $b Universitas Hasanuddin $c 2005	11
300	`_`	`_`	$a vii, 224 hlm.; 21,5 cm$c 21,5 cm	12
520	`_`	`_`	$a Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan kedudukan peraturan kebijakan dalam bidang perizinan dan perlindungan hukum dalam peraturan kebijakan di bidang perizinan dan penyelenggaraan pemerintah di Sulawesi Selatan. Metode penelitian deskriptif dngan jenis penelitian sosio-yuridis. Rumusan masalah pertama dan kedua dipakai pendekatan hokum normative sedangkan rumusan masalah ketiga dipakai pendekatan hukum empirik. Populasi dalam penletian ini semua peraturan kebijakan dan semua pemegang izin usaha dibidang lingkungan ditetapkan secara puprposive sampling. Teknik analisis data secara kualitatif dengan table distribusi. Hasil penelitian pertama, kedudukan peraturan kebijakan di bidang perizinan umumnya memenuhi unsur-unsur peraturan perundang-undangan dan seolah olah derajatnya sama atau sulit dibedakan dengan peraturan perundang-undangan. Subtansi peraturan kebijakan yang berkedudukan sebagai peraturan kebijakan yang sempurna (murni) dan peraturan kebijakan yang tidak sempurna (tidak murni) atau quasi beleidsregles. Kedua, fungsi peraturan kebijakan adalah mengisi kekosongan hokum dan menjadi sarana keharmonisan lalu lintas perizinan yang materi hukumnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Subtansi peraturan kebijakan dapat mendinamisir peraturan perundanga-undangan melalui fungsi normatif dan fungsi sosiologis. Ketiga, perlindungan hukum diatur oleh peraturan kebijakan dalam bidang perizinan pada dasarnya bersifat refresif. Oleh karena banyak peraturan kewajiban dibandingkan dengan pengaturan hak bagi pemegang izin usaha di bidang lingkungan. Adapun saran yaitu: (a) peraturan perundang-undangan ditingkatkan derajatnya menjadi peraturan perundang-undangan menjadi delegasi wewenang perundang-undangan yang jelas dan tegas. Peraturan kebijakan yang tidak sempurna (quasi beleidsregels) dikukuhkan pula sebagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan. (b) Sebaiknya peraturan kebijakan yang berfungsi sosiologis dievaluasi subtansinya karena dikhawatirkan melampaui peraturan perundang-undangan. (c) Sebaiknya peraturan kebijakan menyeimbangkan pengaturan hak dan kewajiban pemegang izin sehingga tidak terkesan represif. Oleh karena tujuan perlindungan hukum menghendaki kesimbangan antara prinsip ekonomi dan prinsip ekologi.	13
650	`_`	`_`	$a Perijinan-Peraturan dan Kebijakan	14

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 20 Jan 2015
Disetujui OPAC: 08 May 2020

Pencarian Terkait

Karya Abdul Razak Dari Universitas Hasanuddin Subjek: Perijinan-Peraturan ... Tahun 2005