Local elections-Indonesia -- Pemilukada-Pemilihan Umum Kepala Daerah-Indonesia

Pasca amandemen UUD 1945, proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui pemilihan langsung. Hal mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut selanjutnya diatur dalam Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Proses penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi tidaklah jauh berbeda dengan penyeslesaian sengketa Mahkamah Agung, adanya tenggat waktu empat belas hari untuk menyelesaikan sengketa tersebut, menyebabkan proses sengketa tersebut hatus dilaksanakan secara cepat dengan acuan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah hal mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Hal tersebut yang menjadi salah satu pembeda antara proses penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.