Detail Katalog
ID: 7838Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
Eksistensi dan Peranan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia Menurut Undang Undang Dasar 1945 (Tesis)
Pengarang:
Disiplin F. Manao
Disiplin F. Manao
Penerbit:
Adhiprint Indonesia
Adhiprint Indonesia
Tempat Terbit:
Jakarta
Jakarta
Tahun Terbit:
2004
2004
Bahasa:
ind
ind
Deskripsi Fisik:
x, 133p; 21,5 cm
x, 133p; 21,5 cm
ISBN:
2001022020
2001022020
Nomor Panggil:
343.05/MAN/e
343.05/MAN/e
Control Number:
INLIS000000000007838
INLIS000000000007838
BIB ID:
0010-0520007838
0010-0520007838
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000000007838 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20200508204129 | 2 |
| 008 | _ |
_ |
200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| | 3 |
| 020 | _ |
_ |
$a 2001022020 | 4 |
| 035 | _ |
_ |
0010-0520007838 | 5 |
| 041 | _ |
_ |
$a ind | 6 |
| 082 | _ |
_ |
$a 343.05 | 7 |
| 084 | _ |
_ |
$a 343.05/MAN/e | 8 |
| 100 | _ |
_ |
$a Disiplin F. Manao | 9 |
| 245 | _ |
_ |
$a Eksistensi dan Peranan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia Menurut Undang Undang Dasar 1945 (Tesis) | 10 |
| 260 | _ |
_ |
$a Jakarta $b Adhiprint Indonesia $c 2004 | 11 |
| 300 | _ |
_ |
$a x, 133p; 21,5 cm$c 21,5 cm | 12 |
| 520 | _ |
_ |
$a Diundangkanya Undang Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebut sebagai salah satu pelaksana dari kekuaasaan Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Amandemen Ketiga dan Keempat pasal 24 Undang Undang dasar 1945. Pengadilan Pajak berhubungan dengan Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis peradilan, dan di bagian lain berhubungan dengan Departemen Keuangan untuk pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan. Pembinaan ini tidak boleh mengurangi independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam rangka mencari keadilan di bidang perpajakan, wajib pajak atau penanggung pajak dapat melakukan tindakan hukum berupa banding atau gugatan hukukm di Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Peranan Pengadilan Pajak adalah sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak. Sebagai suatu badan peradilan, eksistensi Pengadilan Pajak adalah berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa pajak, dan putusanya merupakan keputusan akhir bersifat final serta mempunyai kekuatan hukum tetap dipersoalkan apakah memenuhi elemen sebagai pengadilan yang mandiri atau sebenarnya hanya quasi pengadilan. Pengadilan Pajak haruslah masuk ke dalam salah satu dari keempat macam lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan dalam pasal Undang Undang Dasar 1945, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan adanya Pengadilan Pajak ini adalah adanya perlindungan hak-hak Wajib Pajak dengan tidak mengurangi kepentingan Negara secara asasi. | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 19 Jan 2015
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Disetujui OPAC: 08 May 2020