Detail Katalog

ID: 7880

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Pembaharuan Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Hak Uji Materil di Indonesia (Tesis)

Pengarang:
Fatmawati

Penerbit:
Universitas Indonesia,

Tempat Terbit:
Jakarta :

Tahun Terbit:
2002

Bahasa:
eng

Deskripsi Fisik:
ix, 180 hlm.; 27,5 cm ; 27,5 cm

ISBN:
6598040066

Nomor Panggil:
345/FAT/p

Control Number:
INLIS000000000007880

BIB ID:
0010-0520007880

Catatan

Dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD Negara RI Tahun1945 diatur tentang kewenangann Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hak uji RI Tahun 1945 diatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan ketiga UUD RI Tahun 1945 diatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD. Sebelum hak uji materil diatur dalam perubahan ketigaUUD Negara RI Tahun 1945, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak uji materil, yaitu: TAP MPR RI Nomor III/MPR/1987, TAP MPR RI Nomor III/MPR/2000, UU Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 14 Tahun 1985, dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999. Terdapat berbagai permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak uji materil di Indonesia, sehingga diperlukan pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak uji materil di Indonesiadengan memperhatikan sistem hukum Eropa Kontinetal yang dianut di Indonesia.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000007880	1
005	`_`	`_`	20210323053436	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0520007880	3
008	`_`	`_`	210323################\|##########\|#\|##	4
020	`#`	`#`	$a 6598040066	5
041	`_`	`_`	$a eng	6
082	`#`	`#`	$a 345	7
084	`#`	`#`	$a 345/FAT/p	8
100	`_`	`#`	$a Fatmawati	9
245	`1`	`#`	$a Pembaharuan Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Hak Uji Materil di Indonesia (Tesis)	10
260	`#`	`#`	$a Jakarta :$b Universitas Indonesia,$c 2002	11
300	`#`	`#`	$a ix, 180 hlm.; 27,5 cm ; $c 27,5 cm	12
520	`#`	`#`	$a Dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD Negara RI Tahun1945 diatur tentang kewenangann Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hak uji RI Tahun 1945 diatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan ketiga UUD RI Tahun 1945 diatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD. Sebelum hak uji materil diatur dalam perubahan ketigaUUD Negara RI Tahun 1945, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak uji materil, yaitu: TAP MPR RI Nomor III/MPR/1987, TAP MPR RI Nomor III/MPR/2000, UU Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 14 Tahun 1985, dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999. Terdapat berbagai permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak uji materil di Indonesia, sehingga diperlukan pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak uji materil di Indonesiadengan memperhatikan sistem hukum Eropa Kontinetal yang dianut di Indonesia.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 04 Feb 2015
Disetujui OPAC: 08 May 2020

Pencarian Terkait

Karya Fatmawati Dari Universitas Indonesia, Tahun 2002