Detail Katalog

ID: 8218
Cover Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengarang:
edited
Penerbit:
Fokusmedia
Tempat Terbit:
Bandung
Tahun Terbit:
2008
Bahasa:
ind
Subjek
Local government - Law and legislation - indonesia -- Decentralization in government - law and legislation - Indonesia
Deskripsi Fisik:
vi, 566 p. ; 19 cm
ISBN:
9789793519920
Nomor Panggil:
320.8/PER/P
Control Number:
INLIS000000000008218
BIB ID:
0010-0520008218
Catatan
Manan, Bagir
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000017467 320.8/PER/P Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000017468 320.8/PER/P Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000017469 320.8/PER/P Tandon Perpustakaan RPH Tandon
00000017470 320.8/PER/P Tandon Perpustakaan RPH Tandon
Format MARC21 - Total 16 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000008218 1
005 _ _ 20200508204308 2
008 _ _ 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 3
020 _ _ $a 9789793519920 4
035 _ _ 0010-0520008218 5
041 _ _ $a ind 6
082 _ _ $a 320.8 7
084 _ _ $a 320.8/PER/P 8
100 _ _ $a edited 9
245 _ _ $a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 10
260 _ _ $a Bandung $b Fokusmedia $c 2008 11
300 _ _ $a vi, 566 p. ; 19 cm$c 19 cm 12
500 _ _ $a Manan, Bagir 13
520 _ _ $a Untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 , telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 14
650 _ _ $a Local government - Law and legislation - indonesia 15
650 _ _ $a Decentralization in government - law and legislation - Indonesia 16
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 24 Nov 2010
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export