Bankruptcy-Indonesia -- Business failures-Law and legislation-Indonesia

Buku ini merupakan komentar atas Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang) 1998 No. 1 tentang penambahan dan penyempurnaan dari Peraturan Kepailitan yang kini berlaku sebagai warisan dari pembuat undang-undang Kolonial. Dalam Perpu 1998 No. 1 ini Peraturan Kepailitan tersebut, "Faillisements Verordening" (disebut "FV") dari abad lalu, disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan. Padahal Faillisements Verordening ini bukan undang-undang (Wet atau Wetboek, Kitab undang-undang), melainkan suatu ordonansi, Verordening atau Peraturan. Maka sebenarnya judul Perpu 1998 No. 1 ini kurang tepat. Perubahan peraturan kepailitan ini dianggap perlu diadakan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi di bidang ekonomi dan moneter untuk mengatasi krisis moneter yang dialami pada tahun 1998 di negara kita. Dirasakan perlu untuk adanya perubahan dalam perundang-undangan Kepailitan Indonesia, yang dianggap memerlukan pembaharuan, sesuai dengan perubahan zaman. Untuk mengatasi masalah kredit macet dianggap perlu untuk mempercepat kemungkinan menyatakan debitur dalam keadaan bangkrut dan diambil langkah-langkah hukum demi melindungi para kreditur, baik dari dalam maupun luar negeri.