Detail Katalog

ID: 9080
Cover Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi

Edisi: Cet.1

Pengarang:
Luthfi Widagdo Eddyono
Penerbit:
Insignia Strat,
Tempat Terbit:
Yogyakarta :
Tahun Terbit:
2013
Bahasa:
ind
Subjek
hukum tata negara
Deskripsi Fisik:
xiv, 164p;21 cm ; 21 cm
ISBN:
9786021772102
Nomor Panggil:
342.02 LUT p
Control Number:
INLIS000000000009080
BIB ID:
0010-0520009080
Catatan
Buku ini memberi gambaran bagaimana mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara terbaru dengan kewenangan spesifik tetapi mampu menggerakan roda demokratisasi di Indonesia. Konteks yang ditawarkan didalam proses legal formal Mahkamah Konstitusi juga harus dilihat secara politis dan dimaknai dalam konteks demokratisasi. Permaknaan meluas inilah yang kemudian memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang mampu mengawal dan memastikan negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000022809 342.02/EDD/P Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000022936 342.02 LUT p Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000022935 342.02/EDD/P Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 21 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000009080 1
005 _ _ 20221101101421 2
035 # # $a 0010-0520009080 3
008 _ _ 221101################|##########|#ind## 4
020 # # $a 9786021772102 5
041 _ _ $a ind 6
082 # # $a 342.02 7
084 # # $a 342.02 LUT p 8
100 _ # $a Luthfi Widagdo Eddyono 9
245 1 # $a Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 10
250 # # $a Cet.1 11
260 # # $a Yogyakarta :$b Insignia Strat,$c 2013 12
300 # # $a xiv, 164p;21 cm ; $c 21 cm 13
520 # # $a Buku ini memberi gambaran bagaimana mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara terbaru dengan kewenangan spesifik tetapi mampu menggerakan roda demokratisasi di Indonesia. Konteks yang ditawarkan didalam proses legal formal Mahkamah Konstitusi juga harus dilihat secara politis dan dimaknai dalam konteks demokratisasi. Permaknaan meluas inilah yang kemudian memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang mampu mengawal dan memastikan negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. 14
650 _ 4 $a hukum tata negara 15
990 # # $a 22809/MKRI-P/I-2014 16
990 # # $a 22936/MKRI-P/X-2014 17
990 # # $a 022935/MKRI-P/X-2014 18
990 # # $a 22936/MKRI-P/X-2014 19
990 # # $a 22809/MKRI-P/I-2014 20
990 # # $a 022935/MKRI-P/X-2014 21
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 25 Nov 2013
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export