Detail Katalog

ID: 9125

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Gagasan negara hukum yang demokratis di Indonesia: studi sosio legal atas pembatasan kekuasaan Presiden oleh MPR 1999-2002

Pengarang:
Margarito Kamis

Penerbit:
Universitas Indonesia

Tempat Terbit:
Jakarta

Tahun Terbit:
2004

Bahasa:
ind

Subjek

Constitutional law-Indonesia Law and politics -- Democracy Presidents-Indonesia -- Executive power-Indonesia

Deskripsi Fisik:
xi, 540 hlm.; 27,5 cm

ISBN:
2004

Nomor Panggil:
342.02/KAM/g

Control Number:
INLIS000000000009125

BIB ID:
0010-0520009125

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000021162`	`342.02/KAM/g`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia

Format MARC21 - Total 18 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000009125	1
005	`_`	`_`	20200508204649	2
008	`_`	`_`	200508\|\|\|\|\|\|\|\|\| \| \|\|\| \|\|\|\| \|\|ind\|\|	3
020	`_`	`_`	$a 2004	4
035	`_`	`_`	0010-0520009125	5
041	`_`	`_`	$a ind	6
082	`_`	`_`	$a 342.02	7
084	`_`	`_`	$a 342.02/KAM/g	8
100	`_`	`_`	$a Margarito Kamis	9
245	`_`	`_`	$a Gagasan negara hukum yang demokratis di Indonesia: studi sosio legal atas pembatasan kekuasaan Presiden oleh MPR 1999-2002	10
260	`_`	`_`	$a Jakarta $b Universitas Indonesia $c 2004	11
300	`_`	`_`	$a xi, 540 hlm.; 27,5 cm$c 27,5 cm	12
500	`_`	`_`	$a Indeks : p. 521-530	13
504	`_`	`_`	$a p. 432-520	14
520	`_`	`_`	$a Gagasan negara hukum yang demokratis, demikian juga perdebatannya di Indonesia merupakan dua hal menarik untuk dikaji. Sungguhpun harus diakui UUD 1945 (sebelum diubah) hanya menegaskan terminologi negara hukum dalam penjelasannya. Tetapi dalam perjalanan sejarah ketata-negaraan dan hukum positif teminologi tersebut kemudian muncul sebagai terminologi hukum dalam hukum positif Indonesia. Diawali pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1949, yakni tanggal pemberlakuan UUD RIS. Terminologi negara hukum yang demokratis secara tegas dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1). Ketika terjadi pergantian UUD dari UUD RIS ke UUD Sementara Tahun 1950, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1950, terminologi tersebut tetap dicantumkan pada pasal 1 ayat (1). Konstitusi RIS dirancang bersama- sama antara delegasi RI dengan delegasi BFO. Dilihat dari segi tanggal pemberlakuannya, 28 Desember 1949, maka konstitusi ini tidak dapat dilepaskan dari proses pemulihan kedaulatan yang naskahnya ditanda-tangani di BeIanda. Pencantuman hak dasar manusia itulah yang menjadi syarat mutlak persetujuan Indonesia-Belanda. Kekhasannya sebagai konstitusi Eropa Barat juga ditandai penekanan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengm susunan politik. Maknanya adalah isi konstitusi tidak dapat dilihat sebagai dokumen hukum yang bebas dari bekerjanya kepentingan-kepentingan politik. Sambil berpijak pada permasalahan, tujuan penelitian ini dikaitkan dengan tesis gagasan negara hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks waktu dan ruang. Ruang dan waktu juga turut menentukan pergeserannya. Berikut ini akan dikemukakan tujuan penelitian ini. 1. Mengenali asal usul pertumbuhan dan pergeseran ide pembatasan kekuasaan serta mengenali hakikatnya serta mengenali pemikiran dasar para perumus UUD 1945 tentang kekuasaan Presiden. 2. Mengungkap argumen-argumen dan asumsi dasar yang melandasi perubahan kekuasaan presiden, khususnya pembatasan atas kekuasaan presiden. 3. Mengungkap akibat-akibat yang ditimbulkan dari pembatasan kekuasaan presiden terhadap kedudukan presiden dalam sistem hukum Indonesia dan makna yang terkandung di dalamnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagai bahan utama penelitian. Data ini diklasifikasi ke dalam dua kategori: bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitul undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, makalah yang ditulis oleh para ahli. Bahan hukum primer yang digunakan adalah risalah sidang MPR sejak tahun 1999-2002. Bahan-bahan ini merupakan sumber tertulis dari penelitian ini.	15
650	`_`	`_`	$a Constitutional law-Indonesia; Law and politics	16
650	`_`	`_`	$a Democracy; Presidents-Indonesia	17
650	`_`	`_`	$a Executive power-Indonesia	18

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 02 Sep 2014
Disetujui OPAC: 08 May 2020

Pencarian Terkait

Karya Margarito Kamis Dari Universitas Indonesia Subjek: Constitutional law-I... Tahun 2004