Adat law – Indonesia -- Civil rights – Indonesia -- Natural resources-Indonesia-Management.

Permasalahan penyelesaian sengketa penggunaan lahan hak ulayat dalam investasi pertambangan merupakan kasus pertahanan yang terjadi sejak masa Orde Lama sampai masa Orde Reformasi. Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat yang ada, dalam penerapan hukumnya tidak mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Mekanisme penyelesaian yang ada kurang memadai dan kurang memberikan penyelesaian yang komprehensif serta tidak bisa membongkar akar struktur konflik pertanahan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya pengadilan Kamar Pertahanan (PKP) yang murah, cepat, independen, dan khusus dalam menangani sengketa perumahan masyarakat adat maupun masyarakat umum yang di bawah Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Langkah yang ditempuh masyarakat maupun pemerintah dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat secara hukum menyangkut pengakuan keberadaan hak ulayat dan kepastian hukum.