Local government-Indonesia -- Decentralization in government-Indonesia -- Constitutional law-Indonesia

Hlm. 199-200 ; Buku ini menguraikan perkembangan otonomi daerah di Indonesia dari mulai sebelum kemerdekaan sampai era reformasi. Pada tahun 1998, penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, menurut pandangan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI belum dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan. Sehubungan dengan itu dikeluarkanlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perkembangan pengaturan tentang pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah dan wujud penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional akan dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang.