Hukum konstitusi -- Pemilihan umum-Undang-Undang dan peraturan

hlm. 381-422 ; Buku ini sebagian diambil dari hasil penelitian disertasi yang berhasil dipertahankan dalam ujian terbuka di sidang senat terbuka terbatas Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Buku ini memfokuskan pada kajian terhadap persoalan hukum ketatanegaraan di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensial murni di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yang tak berjalam efektif dan belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketidakharmonisan antara sistem kepartaian dan sistem pemilu dengan sistem pemerintahan presidensial melalui kebijakan perundang-undangan di bidang politik, yakni UU partai politik dan UU Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah merupakan penyebab utamanya. Produk kedua undang-undang ini tidak saling menopang sebagai satu kesatuan sistem. Jika dikaji secara mendalam dari aspek filosofis dan asas-asas yang terkandung didalam kedua undang-undang tersebut. Secara teoritik sistem kepartaian sangat mempengaruhi sistem pemilu dan kedua sistem itu mempengaruhi model sistem pemerintahan yang dianut di suatu negara. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk mencarikan jalan untuk mengharmonisasikan antara sistem kepartaian dan sistem pemilu untuk dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif. Untuk dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, para elit politik harus menetapkan terlebih dahulu prioritas tujuan pemilu, yaitu untuk membantu terwujudnya pemerintahan yang efektif dari pada tujuan keterwakilan politik dan tujuan integrasi politik melalui rancangan sistem pemilu yang dituangkan dalam produk legislasi Undang-Undang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.