Pemerintahan daerah -- Undang-undang dan peraturan

Indeks : hlm. 361-368 ; hlm. 369-385 ; Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia masih diliputi berbagai persoalan dalam implementasinya. Penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya akan terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good governance. Buku yang berjudul "Hukum administrasi pemerintah daerah: sejarah, asas, kewenangan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah" ini merupakan kajian normatif sekaligus kajian kritis terhadap problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Buku ini terdiri dari 14 (empat belas) bab, yakni: (1) Pendahuluan; (2) Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah; (3) Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (4) Kewenangan atau Urusan Pemerintahan Daerah; (5) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; (6) Kepala Daerah dan Organisasi Pemerintahan Daerah; (7) PengisIan Jabatan dan Pemberhentian Kepala Daerah; (8) DPRD; (9) Peraturan Daerah; (10) Pembentukan dan Pemekaran Daerah; (11) Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa; (12) Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan Publik di Daerah; dan (14) Pemerintahan Desa. Buku ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian hukum administrasi di Indonesia. Buku ini telah disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan administrasi ketatapemerintahan yang ada saat ini.