Indonesia. Undang-Undang Dasar (1945) -- Constitutional amendments -- Indonesia.

hlm. 155-161 ; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sejatinya bersifat rigid ternyata dapat berubah melalui jalur diluar yang ditentukan dalam pasal 37 UUD NRI 1945 (formal amandemen). Perubahan informasi tersebut terjadi salah satunya melalui penafsiran hakim. Buku ini mengungkap bahwa telah terjadi perubahan informal UUD NRI 1945 melalui penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan UUD NRI 1945 ( the sole interpreter of constitution ). Perspektif budaya konstitusi (constitutional culture) yang digunakan untuk menggali kedalaman perubahan informal UUD NRI 1945 memberikan sudut pandang yang berbeda dari kajian-kajian yang pernah ada sebelumnya. Kegiatan interpretasi merupakan proses yang bersifat triadik (mempunyai tiga segi yang saling berhubungan), yakni teks, konteks (author) dan konstekstualisasi (reader), sehingga dalam melakukan penafsiran terhadap UUD NRI 1945 Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari budaya konstitusi (constitutional culture). Kewenangan Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi juga harus senantiasa dikawal sehingga putusan yang dikeluarkan dapat memenuhi sifat keadilan substantif yang dicita-citakan. Buku ini menyuguhkan tinjauan kepustakaan yang penting dalam usaha memahami konstitusi secara holistik, seperti definisi, klasifikasi, materi muatan dan cara perubahan konstitusi, serta teori dan metode penafsiran konstitusi. Tidak lepas dari itu konsep mengenai Mahkamah Konstitusi dan budaya konstitusi juga dipaparkan secara sederhana.