Detail Katalog

ID: 9613
Cover Hukum acara peradilan tata usaha negara / Yuslim

Hukum acara peradilan tata usaha negara / Yuslim

Edisi: Cet. 1

Pengarang:
Yuslim ; Tarmizi
Penerbit:
Sinar Grafika,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2015
Bahasa:
ind
Subjek
Peradilan -- Tata Usaha Negara
Deskripsi Fisik:
x, 266 hlm.; 23 cm ; 23 cm
ISBN:
9789790076068
Nomor Panggil:
347.04 YUS h
Control Number:
INLIS000000000009613
BIB ID:
0010-0520009613
Catatan
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara BAdan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke PTUN.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000025841 347.04/YUS/H Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Dipinjam
00000025842 347.04 YUS h Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000025843 347.04 YUS h Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
000000258424 347.04/YUS/H Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000025844 347.04 YUS h Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 37 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000009613 1
005 _ _ 20221104051145 2
035 # # $a 0010-0520009613 3
008 _ _ 221104################g##########0#ind## 4
020 # # $a 9789790076068 5
041 _ _ $a ind 6
082 # # $a 347.04 7
084 # # $a 347.04 YUS h 8
100 _ # $a Yuslim 9
245 1 # $a Hukum acara peradilan tata usaha negara /$c Yuslim 10
260 # # $a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2015 11
300 # # $a x, 266 hlm.; 23 cm ; $c 23 cm 12
520 # # $a Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara BAdan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke PTUN. 13
650 _ 4 $a Peradilan 14
650 _ 4 $a Tata Usaha Negara 15
250 # # $a Cet. 1 16
700 _ # $a Tarmizi 17
990 # # $a 25841/MKRI-P/V-2017 18
990 # # $a 25842/MKRI-P/V-2017 19
990 # # $a 25843/MKRI-P/V-2017 20
990 # # $a 25844/MKRI-P/V-2017 21
990 # # $a 25844/MKRI-P/V-2017 22
990 # # $a 25843/MKRI-P/V-2017 23
990 # # $a 25841/MKRI-P/V-2017 24
990 # # $a 25842/MKRI-P/V-2017 25
990 # # $a 25844/MKRI-P/V-2017 26
990 # # $a 25844/MKRI-P/V-2017 27
990 # # $a 25842/MKRI-P/V-2017 28
990 # # $a 25841/MKRI-P/V-2017 29
990 # # $a 25843/MKRI-P/V-2017 30
990 # # $a 25844/MKRI-P/V-2017 31
990 # # $a 25844/MKRI-P/V-2017 32
990 # # $a 25844/MKRI-P/V-2017 33
990 # # $a 25841/MKRI-P/V-2017 34
990 # # $a 25842/MKRI-P/V-2017 35
990 # # $a 25843/MKRI-P/V-2017 36
990 # # $a 25844/MKRI-P/V-2017 37
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 19 Nov 2018
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export