=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000010112
=005  20221109012929
=035  ##$$a 0010-0921000147
=007  ta
=008  221109################g##########0#ind##
=020  ##$$a 978-602-1642-18-4
=082  ##$$a 352.14
=084  ##$$a 352.14 MOC p
=100   #$$a Moch. Solekhan
=245  1#$$a Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : $b Berbasis Partisipasi Masyarakat /$c Moch. Solekhan
=250  ##$$a Ed. Revisi, Cet. 1
=260  ##$$a Malang :$b Setara Press,$c 2014
=300  ##$$a xviii, 176 hlm. ; $c 21 cm
=650  #4$$a Pemerintahan desa
=504  ##$$a hlm. 169-174
=520  ##$$a Otonomi daerah sebagai produk orde reformasi telah membuka ruang yang lebih luas bagiketerlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat semakin menyadari akan hak-haknya sebagai warga negara yang memiliki mandat dan kedaulatan tertinggi. Hal ini kemudian memunculkan optimisme akan lahirnya civilization dalam pranata sosial politik dan budaya. Namun realitas empirik yang berkembang justru seringkali tidak paralel dengan ideal reformasi. Reformasi kemudian dipahami terbalik karena belum adanya tanda-tanda bagi perbaikan pranata sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Otonomi semakin tidak paralel dengan penguatan institusi-institusi lokal guna membangun demokrasi lokal dengan terwujudnya pemerintahan yang partisipatoris dan tidak dalam nuansa yang distortif. Buku ini memaparkan dengan lugas unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
=990  ##$$a 25585/MKRI-P/II-2017
=990  ##$$a 25586/MKRI-P/II-2017
=990  ##$$a 25587/MKRI-P/II-2017
=990  ##$$a 25585/MKRI-P/II-2017
=990  ##$$a 25586/MKRI-P/II-2017
=990  ##$$a 25587/MKRI-P/II-2017
=990  ##$$a 25587/MKRI-P/II-2017
=990  ##$$a 25585/MKRI-P/II-2017
=990  ##$$a 25586/MKRI-P/II-2017
=990  ##$$a 25586/MKRI-P/II-2017
=990  ##$$a 25585/MKRI-P/II-2017
=990  ##$$a 25587/MKRI-P/II-2017