=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000010279
=005  20221101084736
=035  ##$$a 0010-0122000013
=007  ta
=008  221101################g##########0#ind##
=020  ##$$a 978-602-412-138-9
=082  ##$$a 342.04
=084  ##$$a 342.04 SAL h
=100   #$$a Saldi Isra
=245  1#$$a Hukum yang Terabaikan : $b Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi -JK /$c Saldi Isra
=250  ##$$a Cet. 1
=260  ##$$a Jakarta :$b Kompas Media,$c 2016
=300  ##$$a xvi, 184 hlm ; $c 21 cm
=650  #4$$a Hukum
=650  #4$$a Politik dan Pemerintahan
=520  ##$$a Apakah pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki perhatian serius terhadap bidang hukum dan penegakan hokum? Pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari semakin buramnya potret hokum dan penegakan hukum Negeri ini. Padahal, apabila dibaca uraian Nawacita, banyak pihak berharap Jokowi-JK akan melakukan lompatan besar bidang hukum dan penegakan hukum. Akan tetapi, selama dua tahun memerintah, hukum dan penegakan hukum masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, sepanjang sisa masa jabatan, Jokowi-JK harus memberikan fokus lebih besar pada masalah hukum dan penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan peta jalan reformasi hukum dan penegakan hukum sehingga mampu menggerakkan semua institusi penegak hokum yang berada di bawah wewenang mereka. Dengan peta jalan itu pula, Presiden mendorong lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung mempercepat pembaruan internal. Tidak kalah pentingnya, dengan peta jalan itu pula masyarakat bisa melacak strategi Presiden mempertahankan eksistensi KPK dalam desain besar pemberantasan korupsi.
=990  ##$$a 26583/MKRI-P/XII-2021
=990  ##$$a 265843/MKRI-P/XII-2021
=990  ##$$a 265843/MKRI-P/XII-2021
=990  ##$$a 26583/MKRI-P/XII-2021
=990  ##$$a 26583/MKRI-P/XII-2021
=990  ##$$a 265843/MKRI-P/XII-2021