=LDR  00000nam  2200000   4500
=990  ##$$a 26699/MKRI-P/XII-2021
=001  INLIS000000000010351
=005  20221031044308
=035  ##$$a 0010-0122000085
=007  ta
=008  221031################g##########0#ind##
=020  ##$$a 978-979-420-323-1
=082  ##$$a 342.06
=084  ##$$a 342.06 PHI p
=100   #$$a Philipus M. Hadjon, dkk
=245  1#$$a Pengantar hukum administrasi Indonesia : $b introduction to the Indonesian administrative law /$c Philipus M. Hadjon, dkk
=250  ##$$a Cet. 13
=260  ##$$a Yogyakarta :$b Gadjah Mada University Press,$c 2019
=300  ##$$a xii, 381 hlm. ; $c 20 cm
=520  ##$$a Obyek kajian hukum administrasi ada­lah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkung­an kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertum­pu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hu­kum, penyelenggaraan kekuasaan Peme­rintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakatpun ber­peranserta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan konsep dasar tersebut dipa­parkan berbagai instrumen pemerintahan seperti: keputusan tata usaha negara (beschikking), rencana (het plan), pera­turan kebijaksanaan (beleidsregels), per­janjian kebijaksanaan (beleidsovereen­komst), tindakan nyata (feitelijk handel­ing), dan sanksi-sanksi dalam hukum administrasi.

Perlindungan hukum bagi rakyat meru­pakan bagian mutlak hukum administrasi. Diawali dengan tinjauan umum tentang perlindungan hukum dalam bab 10, selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara dibahas secara khusus dalam bab 11.
=600  #4$$a Hukum administrasi
=990  ##$$a 26699/MKRI-P/XII-2021