=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000010520
=005  20220531105108
=035  ##$$a 0010-0522000057
=007  ta
=008  220531################g##########0#ind##
=020  ##$$a 978-602-14487-2-4
=082  ##$$a 347.040
=084  ##$$a 347.040 MUH m
=100   #$$a Muhamad Isnur
=245  1#$$a Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia : $b penelitian putusan-putusan Mahkamah Agung pada lingkup pengadilan hubungan industrial 2006-2013 /$c Muhamad Isnur et. al.
=250  ##$$a cet. 1
=260  ##$$a Jakarta :$b Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,$c 2014
=300  ##$$a xvi, 131 hlm ; $c 21 cm
=500  ##$$a Konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui PHI menggeser dimensi hukum publik dan hukum perburuan menjadi hukum privat yang melepaskan peran negara dan mengasumsikan posisi setara antara buruh dan pengusaha. Oleh karena itu, konsep ini harus diberharui dengan mengembalikan dimensi hukum publik dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul selama ini, yaitu waktu yang berbelit-belit dan sulitnya eksekusi putusan PHI. (Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN)
=650  #4$$a Pengadilan Industri
=700   #$$a Restaria Hutabarat
=700   #$$a Eny Rofiatul N
=990  ##$$a 26914/MKRI-P/V-2022