=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000010879
=005  20221212032552
=035  ##$$a 0010-1222000092
=007  ta
=008  221212################g##########0#ind##
=082  ##$$a 346.03
=084  ##$$a 346.03 UND
=245  ##$$a Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2004 (UU No.2 Th. 2004)
=260  ##$$a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2006
=300  ##$$a 75 hlm ; $c 25 cm
=650  #4$$a Perselisihan Industrial
=650  #4$$a Undang-Undang
=020  ##$$a 979-3421-68-1
=520  ##$$a Fenomena terjadinya perselisihan antara pihak perusa- haan dan buruh seringkali diwarnai aksi demo buruh dan mogok kerja yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dirasa tidak dapat lagi mengakomodasi perkem- bangan-perkembangan yang terjadi. Hak-hak buruh secara perseorangan belum terwakili karena undang-undang tersebut hanya mengatur perselisihan hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga mengakibat- kan jalan yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang ber- sengketa menjadi lebih panjang karena harus melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
=990  ##$$a 13174/MKRI-P/XI-2009