=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000002438
=005  20221107084757
=035  ##$$a 0010-0520002438
=008  221107################|##########|#ind##
=020  ##$$a 9794143774
=041    $$a ind
=082  ##$$a 346.598
=084  ##$$a 346.598 IDH k
=100   #$$a Idham
=245  1#$$a Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah /$c Idham
=250  ##$$a Cet. 1
=260  ##$$a Bandung :$b PT. Alumni,$c 2004
=300  ##$$a xxii,392p.; 20 cm ; $c 20 cm
=504  ##$$a p.393-416
=520  ##$$a Politik hukum pertanahan yang merupakan bagian atau sub sistem dari politik nasional, khususnya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, pada hakikatnya merupakan suatu kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Buku ini mencoba menemukan jalan pemacahan terhadap proses dan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, yang akan ditelusuri sedimikian rupa apakah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut telah sesuai dengan aspirasi, khususnya bagi peserta konsolidasi tanah itu sendiri. Dalam upaya memenuhi maksud dan tujuan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut, akan ditawarkan sedemikian rupa tentang kebijakan pengaturan hukum konsolidasi tanah perkotaan masa depan yang sesuai dengan perspektif otonomi daerah yang intinya bertujuan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta konsolidasi tanah perkotaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
=650   4$$a Hukum Otonomi
=990  ##$$a 08074/MKRI-P/XI-2008
=990  ##$$a 08073/MKRI-P/XI-2008