=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000000257
=005  20200508200824
=008  200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||
=020    $$a 212612011
=035    $0010-0520000257
=041    $$a ind
=082    $$a 343.04
=084    $$a 343.04/SUD/k
=100    $$a H. Sudiarto …[et al.]
=245    $$a Kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia: laporan penelitian
=260    $$a Mataram $b Universitas Muhammaddiyah Malang Press $c 2005
=300    $$a 100 hlm. ; 30 cm$c 30 cm
=500    $$a Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi  Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Mataram
=504    $$a hlm. 97 - 100
=520    $$a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak dan untuk menemukan konsep tentang kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945.  Keberadaan pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 berada di luar lingkungan peradilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Pengadilan Pajak di luar sistem peradilan yang ada di Indonesia memang membawa konsekwensi untuk dikritisi secara yuridis.
=650    $$a Pajak dan perpajakan