=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000002824
=005  20200508202026
=008  200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||
=020    $$a 01932002
=035    $0010-0520002824
=041    $$a ind
=082    $$a 342
=084    $$a 342/TJA/m
=100    $$a H. TJASWADI
=245    $$a Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem pemerintah negara Indonesia (Disertasi)
=260    $$a Yogyakarta $b Universitas Islam Indonesia $c 2005
=300    $$a v, 380 hlm.; 29 cm$c 29 cm
=520    $$a Obyek penelitian ini adalah tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang akan menyoroti dua aspek yaitu: kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem pemerintah Negara Indonesia, dipilih sebagai pokok kajian adalah karena : (1) MPR, yang terdapat dalam UUD 1945, merupakan penjelmaan rakyat, pemegang dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, (2) MPR, berwenang menetapkan dan merubah UUD. (3 ) uud 1945, merupakan konstitusi asli, singkat, sedangkan subtansinya berbeda dengan konstitusi-konstitusi Negara lain. (4) MPR, merupakan lembaga tertinggi Negara, yang membawahkan lembaga-lembaga tinggi Negara.