=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000000300
=005  20200508200845
=008  200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||
=020    $$a 212492011
=035    $0010-0520000300
=041    $$a ind
=082    $$a 345.02
=084    $$a 345.02/MAR/i
=100    $$a Martitah … [et al.]
=245    $$a Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 dalam penegakkan hukum terhadap perkara bom Bali 1 (satu):laporan penelitian
=260    $$a Semarang $b Universitas Negri Malang $c 2005
=300    $$a viii, 113 hlm. ; 30 cm$c 30 cm
=504    $$a hlm. 110 - 113
=520    $$a Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1). Ketentuan-ketentuan pidana manakah dalam KUHP yang dapat menjaring pelaku Bom Bali 1 (satu); dan 2). Bagaimana implementasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 dalam penegakkan hukum terhadap perkara Bom Bali 1 (satu). Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengkaji ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP yang dapat dipakai untuk menjaring pelaku Bom Bali 1 (satu); dan 2). Menelusuri implementasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 013/PUU-I/2003 dalam penegakkan hukum terhadap perkara Bom Bali 1 (satu). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjaring pelaku Bom Bali 1 (satu) adalah: tindak pidana pembakaran, ledakan atau penghancuran bangunan fasilitas umum (Pasal 187 – 201 KUHP); pembunuhan (Pasal 338-340, 359 KUHP); penganiyaan (Pasal 351-355 KUHP).
=650    $$a Terorisme
=650    $$a Bom -- Bali