=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000003764
=005  20200508202434
=008  200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||
=020    $$a 979-1158-05-3
=035    $0010-0520003764
=041    $$a ind
=082    $$a 342.05
=084    $$a 342.05/SIR/L
=100    $$a Sirajuddin
=700    $$a Fathurohman
=700    $$a Zulkarnaen
=245    $$a Legislatif Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif
=250    $$a Cet.1.
=260    $$a Jakarta $b Kompas $c 2006
=300    $$a 319 hlm. ; 22 cm$c 22 cm
=520    $$a Pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang sering disebut dengan istilah legislative drafting saat ini telah banyak berubah. Perubahan pedoman pembentukan ini seiring dangan perubahan paradigma politik hukum yang berkembang dewasa ini. Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 2004, yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diikuti beberapa perubahan peraturan pelaksananya, telah memberikan perubahan yang cukup fundamental dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Perubahan mulai dari tata cara penyusunan, sampai pada proses legislasinya yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif. Dalam penyusunan maupun pengusulan sebuah peraturan perundang-undangan selain diusulkan oleh pemerintah dan legislatif, saat ini masyarakat juga berhak berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik tidak hanya memuat pasal-pasal aturan yang cenderung represif itu, tetapi harus memenuhi pertimbangan-pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis-empirik dan pembentukannya harus partisipatif. Hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang responsif dan progresif.
=650    $$a 1. Legislatif-Indonesia