=LDR  00000nam  2200000   4500
=990  ##$$a 08006/MKRI-P/XI-2008
=001  INLIS000000000005148
=990  ##$$a 08005/MKRI-P/XI-2008
=005  20221108015941
=035  ##$$a 0010-0520005148
=008  221108################|##########|#ind##
=020  ##$$a 979-41-4033-3
=041    $$a ind
=082  ##$$a 364.132
=084  ##$$a 364.132 PUR p
=100   #$$a Purwaning M. Yanuar
=245  1#$$a Pengembalian Aset Hasil Korupsi : $b Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia /$c Purwaning M. Yanuar
=250  ##$$a Cet. 1
=260  ##$$a Bandung :$b Alumni,$c 2007
=300  ##$$a viii, 252 p. ; $c 20,5 cm
=504  ##$$a p.255-276
=520  ##$$a Tulisan dalam buku ini merupakan penelitian atau kajian penulis dalam memperoleh gelar Dokter Ilmu Hukum. Bidang kajian yang diteliti adalah : pertama, apakah pengembalian aset telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur konvensi PBB tentang Anti Korupsi (KAK) tahun 2003.; Kedua, apakah sistem yang berlaku telah menerapkan mekanisme pengembalian aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar-standar internasional ketentuan pengembalian aset sebagaimana terdapat dalam KAK 2003. Kesimpulan dari penelitian ini : Undang-undang tentang Pengembalian Aset Hasil Tndak Pidana Korupsi dan Badan Pengembalian Aset dengan hak mengawasi aktivitas otoritas-otoritas hukum pengembalian aset, baik prosedural, maupun substansi perlu dibentuk. Sebab, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diatur oleh undang-undang pemberantasan korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan belum memenuhi standar-standar universal seperti tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.
=650   4$$a Hukum - Korupsi
=990  ##$$a 08006/MKRI-P/XI-2008
=990  ##$$a 08005/MKRI-P/XI-2008
=990  ##$$a 08005/MKRI-P/XI-2008
=990  ##$$a 08006/MKRI-P/XI-2008