=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000005823
=990  ##$$a 12579/MKRI-P/V-2009
=005  20221101051626
=035  ##$$a 0010-0520005823
=008  221101################|##########|#ind##
=020  ##$$a 9789791712163
=041    $$a ind
=082  ##$$a 344.046
=084  ##$$a 344.046 YAN k
=100   #$$a Yance Arizona
=245  1#$$a Karakter Peraturan Daerah Sumberdaya Alam : Kajian Kritis Terhadap Struktur Formal Peraturan Daerah dan Konstruksi Hak Masyarakat Terkait Pengelolaan Hutan /$c Yance Arizona
=250  ##$$a cet. 1
=260  ##$$a Jakarta :$b McGraw Hill,$c 2008
=300  ##$$a x, 128p.;illus.;25 cm. ; $c 25 cm.
=504  ##$$a p. 123-128
=520  ##$$a Bergulirnya otonomi daerah sejak tahun 1999 meningkatkan gairah politik Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini terkait dengan perebutan kontrol atas Sumber Daya Alam (SDA) yang sebelumnya tersedot ke pusat karena politik sentralisasi Orde Baru.Instrumen utama yang digunakan Pemda untuk melegalisasi kontrol kekuasaannya atas SDA dilakukan dengan menggunakan Perda.
=650   4$$a Hutan-Pengelolaan- Peraturan Daerah
=990  ##$$a 12579/MKRI-P/V-2009