=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000000590
=005  20200508201058
=008  200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||
=020    $$a L3F01013
=035    $0010-0520000590
=041    $$a ind
=082    $$a 348
=084    $$a 348/BUD/p
=100    $$a Budiman N.P.D.S
=245    $$a Pembatasan Konstitusional terhadap Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Mengubah Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
=260    $$a Bandung $b Universitas Padjadjaran $c 2007
=300    $$a iv, 389 p; 30 cm$c 30 cm
=520    $$a Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa pembatasan konstitusional adalah ketentuan Undang-Undang Dasar yang membatasi kekuasaan dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Pembatasan konstitusional perubahan Undang-Undang Dasar adalah ketentuan Undang-Undang Dasar yang membatasi kekuasaan lembaga untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Secara teoritis ada empat aspek perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu Prosedur, Mekanisme, Sistem, dan Substansi Perubahan. Aspek-aspek ini secara langsung berkaitan dengan peubahan Undang-Undang Dasar yang meliputi satu atau beberapa aspek tersebut.