=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000006792
=005  20241016120349
=035  ##$$a 0010-0520006792
=008  241016################|##########0#ind##
=020  ##$$a 9793421991
=041    $$a ind
=082  ##$$a 352
=084  ##$$a 352/GRA/P
=100   #$$a Redaksi Sinar Grafika
=245  1#$$a Peraturan Lengkap Pilkada
=250  ##$$a Cet. 3
=260  ##$$a Jakarta :$b Citra Aditya Bhakti,$c 2008
=300  ##$$a viii, 162p.; 20,5 cm ; $c 20,5 cm
=520  ##$$a Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan hak uji materiil (judical review) terhadap beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memandang perlu membuat perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi seluruh komponen bangsa. Buku ini berisi PP Nomor 6 Tahun 2005 yang di ubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005 dan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenteng Pemerintahan Daerah. Disamping itu kami setakan pula Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
=650   4$$a Local Election - Indonesia
=650   4$$a Pemilihan Kepala Daerah
=990  ##$$a 08929/MKRI-P/XI-2008
=990  ##$$a 08928/MKRI-P/XI-2008
=990  ##$$a 14154/MKRI-P/XI-2009
=990  ##$$a 14156/MKRI-P/XI-2009
=990  ##$$a 14155/MKRI-P/XI-2009