=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000006871
=005  20221111100148
=035  ##$$a 0010-0520006871
=008  221111################|##########|#ind##
=020  ##$$a 979-3957-61-1
=041    $$a ind
=082  ##$$a 364.1
=084  ##$$a 364.1 IND k
=100   #$$a Indriyanto Seno Adji
=245  1#$$a Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum /$c Indriyanto Seno Adji
=250  ##$$a Cet. 2
=260  ##$$a Jakarta :$b Diadit Media,$c 2007
=300  ##$$a xii., 712p.; 21cm ; $c 21cm
=520  ##$$a Dalam buku ini, menguraikan secara deskriptif ajaran sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid) tidak saja dari sisi fungsi negatif yang cukup dikenal selama ini, tetapi juga melalui pengakuan fungsi positif. Tujuannya adalah untuk dapat lebih menjangkau perbuatan yang tidak tersentuh melalui perundang-undangan tertulis yang ada sanksi pidananya, padahal masyarakat menganggap perbuatan itu sebagai tercela dan koruptif. Penilaian fungsi positif itu memang nantinya akan menimbulkan problematis di antara 2 kutub tujuan hukum, yaitu mempertahankan asas kepastian hukum dengan penegakan prinsip keadilan. Sedangkan istilah pembalikan beban pembuktian dalam delik gratifikasi yang merupakan salah satu sarana menghidupkan aturan suap dalam tindak pidana korupsi, meski eksistensi norma itu tidaklah optimal. Selain itu, persoalan overheidsbeleid masih menjadi grey area terhadap soal kompetensi peradilan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan diskresioner aktif.
=650   4$$a 1. Hukum Pidana
=650   4$$a 2. Korupsi-Tindak Pidana
=990  ##$$a 08628/MKRI-P/XII-2008
=990  ##$$a 08629/MKRI-P/XII-2008
=990  ##$$a 08628/MKRI-P/XII-2008
=990  ##$$a 08629/MKRI-P/XII-2008