=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000000074
=005  20200508200652
=008  200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||
=020    $$a 212992011
=035    $0010-0520000074
=041    $$a ind
=082    $$a 342.02
=084    $$a 342.02/SIM/k
=100    $$a Dian Puji N.Simatupang … [et al.]
=245    $$a Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: laporan penelitian
=260    $$a Jakarta $b Universitas Indonesia $c 2005
=300    $$a iv, 145 hlm. ; 30 cm$c 30 cm
=500    $$a Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Hukum dan Kepemerintahan yang Baik Fakultas Hukum Universitas Indonesia
=504    $$a hlm. 141 - 145
=520    $$a Penelitian ini diarahkan pada munculnya gugatan warga masyarakat terhadap Undang-Undang APBN yang membutuhkan pengkajian dari segi hukum terhadap materi muatannya yang sesungguhnya. Adapun tujuan penelitian ini diarahkan pada dua hal berikut ini: pertama, menjelaskan dapat tidaknya undang-undang APBN diklasifikasikan sebagai undang-undang yang diuji materi muatannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945; kedua, mengemukakan berwenang tidaknya Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang APBN terhadap UUD 1945, jika undang-undang APBN merupakan undang-undang yang sifatnya khusus.
=650    $$a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara