=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000007737
=005  20200508204107
=008  200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||
=020    $$a 009. DIH. O3. 2008
=035    $0010-0520007737
=041    $$a ind
=082    $$a 349.598
=084    $$a 349.598/JUH/h
=100    $$a Imran Juhaepah
=245    $$a Hal Ihwal kepentingan yang memaksa sebagai landasan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Disertasi)
=260    $$a Makassar $b Universitas Islam Indonesia $c 2011
=300    $$a xvi, 370 hlm; 29 cm$c 29 cm
=520    $$a Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) ukuran hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang adanya unsur ancaman yang membahayakan, unsur yang mengharuskan dan unsur keterbatasan waktu (2) untuk menghindari peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang tidak sesuai dengan kriteria kegentingan yang memaksa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh pemerintah (presiden) harus mengajukan ke dewan perwakilan rakyat untuk dilakukan legislative  review dan (3) peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang tidak diajukan pada persidangan pertama setelah recesnya dewan perwakilan rakyat dinyatakan tidak berlaku.
=650    $$a Legislation-Indonesia