=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000007752
=005  20210323055902
=035  ##$$a 0010-0520007752
=008  210323################|##########|#|##
=020  ##$$a 030810149
=041    $$a ind
=082  ##$$a 343.077
=084  ##$$a 343.077/GUL/p
=100   #$$a Petrus A. Gultom
=245  1#$$a Penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah yang berimplikasi tindak pidana di bidang pertambangan (Tesis)
=260  ##$$a Surabaya :$b Abacus,$c 2009
=300  ##$$a xx, 168 hlm; 29 cm ; $c 29 cm
=520  ##$$a Tesis ini berjudul penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah yang berimplikasi tindak pidana dibidang pertambangan. Konsep sanksi pidana dalam pasal 165 undang-undang nomor 4 tahun 2009 ini menggunakan terminology yaitu larangan mengeluarkan izin yaitu IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan larangan penyalahgunaan wewenang. Adapun melalui pengkajian beberapa peraturan perundang-undangan ditemukan bahwa unsur bahwa penyalahgunaan wewenang pertama kali dapat ditemukan didalam kitab Undang-undang hukum pidana yaitu pada pasal 421,424,425 KUHP. Adapun dalam Bab terakhir penelitian ini telah diberikan saran untuk pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan dimasa depan yaitu seyogyanya rumusan pada pasal 165 dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 lebih dipertegas untuk menghindari terjadi konflik norma.
=650   4$$a Pertambangan-Undang-Undang dan Peraturan
=650   4$$a Pertambangan-Kebijakan Pemerintah
=990  ##$$a 23924/MKRI-P/II-2015