=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000007958
=005  20221103121146
=035  ##$$a 0010-0520007958
=008  221103################|##########|#ind##
=020  ##$$a 9789797691806
=041    $$a ind
=082  ##$$a 346.043 2
=084  ##$$a 346.043 2 ARI k
=100   #$$a Arie Sukanti Hutagalung
=245  1#$$a Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan /$c Arie Sukanti Hutagalung
=250  ##$$a Cet.ke-2
=260  ##$$a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2009
=300  ##$$a xxi, 224 p. ; 21 cm. ; $c 21 cm.
=504  ##$$a p. 213-221
=520  ##$$a Terbitnya beberapa peraturan yang terkait dalam bidang pertanahan memunculkan interpretasi yang beragam tentang hal-hal apa saja yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meluruskan beragamnya interpertasi tersebut, dibutuhkan suatu literasi khusus yang menguraikan secara terperinci kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini penting karena pelaksanaan sejumlah kewenangan bidang pertanahan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bertautan agar polemik tumpang tindih kewenangan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, dihadirkanlah buku ini yang bisa dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mahasiswa Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan, serta praktisi di bidang hukum agraria karena buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori dan rincian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga studi kasus mengenai kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan.
=650   4$$a Land tenure - Law and legislation - Indonesia
=700   #$$a Markus Gunawan
=990  ##$$a 18164/MKRI-P/X-2010
=990  ##$$a 18166/MKRI-P/X-2010
=990  ##$$a 18165/MKRI-P/X-2010
=990  ##$$a 18163/MKRI-P/X-2010
=990  ##$$a 18163/MKRI-P/X-2010
=990  ##$$a 18164/MKRI-P/X-2010
=990  ##$$a 18166/MKRI-P/X-2010
=990  ##$$a 18165/MKRI-P/X-2010