=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000008164
=005  20221107081022
=035  ##$$a 0010-0520008164
=008  221107################|##########|#ind##
=020  ##$$a 9793333847
=041    $$a ind
=082  ##$$a 347
=084  ##$$a 347 MUS h
=100   #$$a Mustafa Lutfi
=245  1#$$a Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia : $b Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi /$c Mustafa Lutfi
=260  ##$$a Yogyakarta :$b UII Press,$c 2010
=300  ##$$a xiii, 207 p. ; illus., 20 cm ; $c illus., 20 cm
=504  ##$$a p. 197 - 207
=520  ##$$a Persoalan lembaga negara yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kini banyak mendapat sorotan dari publik. Seiring dengan diselenggarakannya pemilihan kepada daerah secara langsung proses penanganan sengketa peemilukada juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Buku ini mencoba mengupas permasalahan yang muncul terkait kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada. Kajian yang komprehensif mulai dari latar belakang pengambilan kewenangan, perdebatan politis dan hukum sampai dengan contoh sengketa dianalisis yang menghasilkan pemahaman terhadap fakta hukum yang berlaku.
=650   4$$a Indonesia. Mahkamah Konstitusi
=650   4$$a Local election - Indonesia
=650   4$$a Election law - Indonesia
=990  ##$$a 19059/MKRI-P/XI-2010
=990  ##$$a 19060/MKRI-P/XI-2010
=990  ##$$a 19061/MKRI-P/XI-2010
=990  ##$$a 19062/MKRI-P/XI-2010
=990  ##$$a 19062/MKRI-P/XI-2010
=990  ##$$a 19059/MKRI-P/XI-2010
=990  ##$$a 19060/MKRI-P/XI-2010
=990  ##$$a 19061/MKRI-P/XI-2010