=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000000082
=005  20200508200656
=008  200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||
=020    $$a 131124634
=035    $0010-0520000082
=041    $$a ind
=082    $$a 343.01
=084    $$a 343.01/SUH/K
=100    $$a Johannes Suhardjana … [et al.]
=245    $$a Konstitusionalitas dari kebijakan penentuan keadaan bahaya (suatu kajian terhadap Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945): laporan penelitian
=260    $$a Purwokerto $b Universitas Islam Riau $c 2007
=300    $$a vii, 155 hlm. ; 30 cm$c 30 cm
=504    $$a hlm. 153 - 155
=520    $$a Negara konstitusional adalah negara yang berdasarkan konstitusi, dimana fungsi konstitusional adalah untuk memberlakukan suatu sistem hukum yang dasar-dasarnya diatur dalam suatu konstitusi dan dalam jaman modern ini konstitusi tertulis sehingga ada kepastian hukum yang diketahui baik oleh penguasa maupun rakyatnya. Wewenang yang dimiliki oleh penguasa harus diartikan wewenang dalam pengertian publik. Dalam negara konstitusional selalu ada pengawal konstitusi, di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai wewenang yaitu dapat menguji peraturan setingkat undang-undang dan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Penentu keadaan bahaya dilakukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi dalam negara kesatuan dimana syarat dan akibatnya dilakukan dengan undang-undang.
=650    $$a Undang-undang keadaan bahaya