=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000009101
=005  20221101050609
=035  ##$$a 0010-0520009101
=008  221101################|##########|#ind##
=020  ##$$a 978-602-98182-1-5
=041    $$a ind
=082  ##$$a 344
=084  ##$$a 344 MOC p
=100   #$$a Moch Iqbal
=245  1#$$a Penegakan Hukum Pidana Illegal Fishing : $b Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerarapannya /$c Moch Iqbal
=260  ##$$a Jakarta :$b Mahkamah Agung,$c 2012
=300  ##$$a xiii, 184 p. ; $c 23 cm
=504  ##$$a p. 157-172
=520  ##$$a Salah satu reformasi di bidang hukum dan perundangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Untuk Indonesia Undang-undang ini sangatlah penting mengingat luas perairan kita yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian kita semua, utamanya yang menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya pihak asing.
=650   4$$a hukum perairan
=990  ##$$a 22853/MKRI-P/VI-2014
=990  ##$$a 22853/MKRI-P/VI-2014