=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000009818
=005  20211021023305
=035  ##$$a 0010-0520009818
=008  211021################g##########0#ind##
=020  ##$$a 9789790076228
=041    $$a ind
=082  ##$$a 342.07
=084  ##$$a 342.07/REP/A
=100   #$$a Republik Indonesia
=245  1#$$a Amandemen Undang-Undang Pemda UU RI No. 9 Tahun 2015 /$c Republik Indonesia
=260  ##$$a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2015
=520  ##$$a Dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
=650   4$$a Undang-Undang Pemda
=250  ##$$a Cet. 1
=300  ##$$a viii, 519 hlm. ; $c 21 cm
=990  ##$$a 24754/MKRI-P/IX-2016
=990  ##$$a 24751/MKRI-P/IX-2016
=990  ##$$a 24753/MKRI-P/IX-2016
=990  ##$$a 24752/MKRI-P/IX-2016