=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000009974
=005  20221108050014
=035  ##$$a 0010-0921000009
=007  ta
=008  221108################g##########0#ind##
=020  ##$$a 978-602-1642-08-5
=082  ##$$a 341.485 98
=084  ##$$a 341.485 98 ERF p
=100   #$$a Erfandi
=245  1#$$a Parlimentary threshold dan HAM dalam hukum tata negara di Indonesia /$c Erfandi
=250  ##$$a Cet. 1
=260  ##$$a Malang :$b Setara Press,$c 2014
=300  ##$$a xvii, 167 hlm. ; $c 23 cm
=650  #4$$a Hak asasi
=520  ##$$a pemberlakuan parliamentary threshold dalam kontek penegakan HAM dari perspektif hukum tatanegara indonesia memang mengalami perdebatan yang cukup alot. pro kontrol tentang parliamenter threshold termasuk menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang di peroleh parpol yang tidak lolos PT seringkali sebateble bahkan sempat di lakukan uji materi karena di anggap pasal 208 uu no 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR , DPD dan DPRD adalah inkonstitusional bahkan yang memberatkan partai politik serta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional provinsi dan kabupaten atau kota untuk di ikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR ,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota
=990  ##$$a 25544
=990  ##$$a 25541
=990  ##$$a 25542
=990  ##$$a 25543
=990  ##$$a 25544
=990  ##$$a 25541
=990  ##$$a 25542
=990  ##$$a 25543