00000nam 2200000 4500 INLIS000000000001656 20221108090640 0010-0520001656 221108################|##########|#ind## 1290 ind 347.07 347.07 TIN Tinjauan Ilmu Hukum Tentang : Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Putusan MA Tinjauan Ilmu Hukum Tentang : Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Putusan MA / Andi Najm Fuadi, et.al Cet .1. Jakarta : Lakumham DPPPKB, 2006 XIV, 310 p. ; 20 cm ; 20 cm Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Persoalannya adalah seringkali tekanan penegakkan hukum hanya tertuju kearah bawah. Kelemahan paling mencolok terjadi ketika pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan pemberitahuan resmi isi Putusan Mahkamah Agung RI No.1896 K/PDT/2005 (yang memenangkan Prof. Dr. Alwi Shihab.Padahal semua pihak sudah tahu dan mengerti bahwa, menurut UU, proses islah-damai itu mesti ditempuh sebelum perkaranya masuk kepengadilan. 03757 1. Hukum-Partai Politik 01277/MKRI-P/VI-2007 03757/MKRI-P/V-2006 03757/MKRI-P/V-2006 01277/MKRI-P/VI-2007