00000nam 2200000 4500 INLIS000000000000302 20200508200846 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 212922011 010-0520000302 ind 346.04675 346.04675/ANA Tim Peneliti Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Analisis implikasi normatif putusan Mahkamah Konstitusi tentang kehutanan berbasis metode interpretasi Hakim dalam memutus perkara: laporan penelitian Malang Universitas Brawijaya 2006 115 hlm. ; 30 cm 30 cm Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Hak Uji Materiil dan formiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara ekologis membuat kekhawatiran aktivis-aktivis lingkungan hidup akan kelestarian hutan lindung. Putusan ini berada pada wilayah perdebatan apakah kepastian hukum yang harus lebih ditonjolkan dengan tetap diperbolehkannya operator pertambangan yang beroperasi berdasarkan perjanjian yang dibuat sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 sebagai hukum yang tidak berlaku surut atau apakah menonjolkan kepentingan lingkungan yang sudah dirasakan sangat mendesak untuk diselamatkan sehingga dapat melanggar asas-asas hukum untuk penyelamatannya. Dalam konteks ini sangat penting dikaji implikasi normatif dari putusan tersebut dengan memulai dari metode interpretasi hakim yang digunakan hingga implikasinya terhadap kaidah pembentukan perpu, aspek HAM dan aspek hukum perjanjian. Hutan dan kehutanan Kebijakan kehutanan