00000nam 2200000 4500 INLIS000000000004283 03881/MKRI-P/VII-2006 20221104055847 00408/MKRI-P/V-2007 0010-0520004283 221104################|##########|#ind## 979 - 3360 - 74 - 7 ind 347.01 347.01 BIN p Binsar Gultom Pandangan Seorang Hakim : Penegakan Hukum di Indonesia / Binsar Gultom 1st ed Medan : Komnas HAM Press, 2006 viii, 238 hal ; 24 cm ; 24 cm Bibliografi Komisi yudisial yang berfungsi menjaga keluhuran martabat dunia peradilan, justru semakin merusak wibawa peradilan dengan cara mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar semua Hakim Agung diseleksi ulang lewat payung hukum peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Karena seleksi Hakim Agung belum terleksana, Komisi Yudisial beralih mewacanakan PERPU terhadap berbagai kekurangan Undang-undang Komisi Yudisial. Ini jelas bertentangan dengan UUD 1945, Undang-undang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Mahkamah Agung dan Undang-undang Komisi Yudisial. Akhirnya 31 orang hakim Agung "terpaksa" melakukan uji materiil terhadap Undang-undang Komisi yudisial kepada Mahkamah Konstitusi. Didalam buku ini juga membahas kasus-kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur dan Kasus Tanjung Priok yang diadili di Pengadilan HAM Adhoe Jakarta, hingga Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste membentuk Komisi kebenaran dan persahabatan dalam menyelesaikan secara politik kasus pelanggaran HAM berat timor Timur. Termasuk masalah Tindak Pidana Korupsi, Dinamika Hukum dan Delik Pers. Hakim Hak Asasi Manusia 00408/MKRI-P/V-2007 03881/MKRI-P/VII-2006