00000nam 2200000 4500 INLIS000000000004631 20200508202821 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 8502000151 010-0520004631 ind 352.092 352.092/MUN/o Muntoha Otonomi daerah dan perkembangan peraturan-peraturan daerah bernuansa syari'ah (Disertasi) Jakarta Universitas Indonesia 2008 ii, 427 hlm.; 29 cm 29 cm Penelitian ini berjudul Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah. Dalam hal ini, ada celah normatif dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang memungkinkan bagi daerah-daerah untuk menerapkan syari’at islam sesuai dengan tuntutan masyarakatnya yang berupaya menegakkanya pada era otonomi daerah ini. Artinya, telah terdapat kesadaran politik pada pemerintah pusat bahwa Negara Indonesia yang memiliki begitu banyak ragam sosial-budaya, dan masih mempertahankan tradisi, kebiasaan-kebiasaan atau adatnya, juga memiliki dimensi normatif tersendiri yang tidak bisa digeneralisasi atau diseragamkan begitu saja dengan hadirnya hukum Negara, meskipun pembentukannya oleh mekanisme formal yang paling demokratis sekalipun. Penyeragaman tata pemerintah local, sebagaimana terjadi pada saat pemberlakuan UU No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, secara langsung maupun tidak langsung, telah membenturkan masyarakat local dengan suatu sitem yang belum tentu sesuai dengan jiwa atau karakteristik lokal.