00000nam 2200000 4500 INLIS000000000005233 09047/MKRI-P/XI-2008 20221102032133 09046/MKRI-P/XI-2008 0010-0520005233 221102################|##########|#ind## 9794140317 ind 343 343 KAL d Kaligis Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik / O.C.Kaligis Cet. 1 Bandung : Gramedia Pustaka Umum, 2007 xii, 342p.; 20,5 cm ; 20,5 cm Pada dewasa ini di indonesia, audit atau pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menimbulkan banyak persoalan. Hal ini tidak akan terjadi bila asas keadilan disandingkan dengan asas persamaan di depan hukum. Asas-asas ini akan dilanggar jika misalnya hak mengajukan saksi ahli tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tersangka kurang dapat melakukan perlawanan hukum secara sempurna. Seperti diketahui, untuk menghitung kerugian negara ada tiga kriteria yang harus dipenuhi: a. Pemeriksaan saksi; b. Pemeriksaan tersangka; c. Ada bukti surat. Audit investigasi yang dilakukan secara sampling sering dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti atas dugaan adanya tindak pidana korupsi. Sedangkan suatu audit investigasi oleh BPKP berlandaskan prinsip kerja harus mengungkapkan hakikat yang terjadi di balik peristiwa yang diperiksa sesuai dengan asas substance over forms. Hukum Publik 09047/MKRI-P/XI-2008 09046/MKRI-P/XI-2008