00000nam 2200000 4500 INLIS000000000006845 20221109012239 0010-0520006845 221109################g##########0#ind## 9793654627 ind 352.3 352.3 MUH m Muhadam Labolo Memahami ilmu pemerintahan / Muhadam Labolo Ed.3, Cet.3, Cet. 4 Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2008, 2010 xxiv, 190 hlm. ; 20 cm hlm.183-187 Kehausan memahami Ilmu Pemerintahan telah mendorong sejumlah sarjana dan praktisi pemerintahan mengembangkan sejumlah konsep lama dan baru untuk didudukan dalam khazanah perkembangan Ilmu Pemerintahan modern. Hal itu tentu saja didorong oleh kebutuhan terhadap permasalahan yang muncul di setiap masa. tak pelak lagi, polemik sebagai indikasi awal bagi penajaman konsep dan pemikiran di antara mereka telah melahirkan berbagai pilihan argumen yang secara konseptual maupun teoritis relatif dapat digunakan. Sayangnya, kesadaran hakiki tentang makna pemerintah itu sendiri sering kali raib begitu saja sehingga penalaran pada tingkat praktik kehilangan alasan tentang mengapa sebuah pemerintahan harus dihadirkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di mana pun dan kapan pun. Ketika pemerintahan dalam kondisi abnormal, hampir tidak ada masyarakat yang menyukai pemerintah, bahkan pemerintah dianggap gejala yang perlu 'dilenyapkan', sekalipun pada akhirnya pemerintah baru mereka hadirkan dengan alasan apa pun. labih dari itu, sekalipun pemerintahan mengalami pembiasan, bahkan merepresentasikan perilaku yang paling ekstrim, tidak sedikit masyarakat yang berharap pada pemerintahan tersebut untuk tetap eksis bagi masa depan keompok yang diuntungkan. Sebaliknya, ketika pemerintahan yang dalam suasana normal, tak ada satu pun yang menyadari betapa relasi-relasi yang terjadi antara pemimpin dengan rakyatnya merupakan upaya untuk menguatkan sentimen moral sekaligus kebutuhan yang dihadirkan atas apa yang mereka idamkan sejak awal. pemerintahan dalam hal ini, sekalipun dirasakan ada, terkadang tak ada satu pun yang hadir atas dasar kebutuhan dan lahir bersamaan dengan keinginan masyarakatnya yang akan membentuk sebuah pilihan atas sistem yang akan dianutnya, apakah totaliter, otoriter maupun demokratis. Ilmu Pemerintahan 08386/MKRI-P/XII-2008 08385/MKRI-P/XII-2008 26712/MKRI-P/XII-2021 26712/MKRI-P/XII-2021 08386/MKRI-P/XII-2008 08385/MKRI-P/XII-2008 08386/MKRI-P/XII-2008 08385/MKRI-P/XII-2008 26712/MKRI-P/XII-2021 08385/MKRI-P/XII-2008 08386/MKRI-P/XII-2008 26712/MKRI-P/XII-2021