00000nam 2200000 4500 INLIS000000000006871 20221111100148 0010-0520006871 221111################|##########|#ind## 979-3957-61-1 ind 364.1 364.1 IND k Indriyanto Seno Adji Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum / Indriyanto Seno Adji Cet. 2 Jakarta : Diadit Media, 2007 xii., 712p.; 21cm ; 21cm Dalam buku ini, menguraikan secara deskriptif ajaran sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid) tidak saja dari sisi fungsi negatif yang cukup dikenal selama ini, tetapi juga melalui pengakuan fungsi positif. Tujuannya adalah untuk dapat lebih menjangkau perbuatan yang tidak tersentuh melalui perundang-undangan tertulis yang ada sanksi pidananya, padahal masyarakat menganggap perbuatan itu sebagai tercela dan koruptif. Penilaian fungsi positif itu memang nantinya akan menimbulkan problematis di antara 2 kutub tujuan hukum, yaitu mempertahankan asas kepastian hukum dengan penegakan prinsip keadilan. Sedangkan istilah pembalikan beban pembuktian dalam delik gratifikasi yang merupakan salah satu sarana menghidupkan aturan suap dalam tindak pidana korupsi, meski eksistensi norma itu tidaklah optimal. Selain itu, persoalan overheidsbeleid masih menjadi grey area terhadap soal kompetensi peradilan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan diskresioner aktif. 1. Hukum Pidana 2. Korupsi-Tindak Pidana 08628/MKRI-P/XII-2008 08629/MKRI-P/XII-2008 08628/MKRI-P/XII-2008 08629/MKRI-P/XII-2008