00000nam 2200000 4500 INLIS000000000006974 13651/MKRI-P/XI-2009 13653/MKRI-P/XI-2009 13652/MKRI-P/XI-2009 05961/MKRI-P/X-2008 20221017025910 13653/MKRI-P/XI-2009 13651/MKRI-P/XI-2009 13651/MKRI-P/XI-2009 13651/MKRI-P/XI-2009 0010-0520006974 05961/MKRI-P/X-2008 05961/MKRI-P/X-2008 13653/MKRI-P/XI-2009 13653/MKRI-P/XI-2009 221017################|##########|#ind## 13652/MKRI-P/XI-2009 13652/MKRI-P/XI-2009 05961/MKRI-P/X-2008 13652/MKRI-P/XI-2009 9794616087 ind 305.3 305.3 BAH Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU no. 7 tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU no. 7 tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita / edit by Achie Sudiarti Luhulima Cet. 1 Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007 xviii, 339 p. : : ill. ; 24 cm Dengan UU No. 7 tahun Pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (convention on the elimination of all forms of discrimination against woman). Konvensi itu disebut juga sebagai konvensi wanita, yang sekarang dikenal konvensi CEDAW. Ratifikasi oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan substansif konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional. Prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi merupakan tolok ukur untuk melakukan kajian mengenai budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum yang melindungi dan menegakkan hak perempuan, yang menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Bahan ajar ini memperlihatkan bahwa UUD 1945 hasil amandemen, UU tentang Hak asasi manusia, memuat kewajiban melindungi dan menegakkan hak perempuan. Namun, ada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan dampak merugikan hak, kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, seperti halnya dengan pasal-pasal tertentu dalam UU tentang perkawinan, UU kewarganegaraan lama. Ada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjamin hak perempuan, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kewajiban itu tidak terpenuhi, seperti terlihat dari angka-angka yang disajikan mengenai pendidikan dan perwakilan perempuan dibidang politik dan publik. Womens rights --Indonesia. Women --Legal status, laws, etc. --Indonesia 13651/MKRI-P/XI-2009 13653/MKRI-P/XI-2009 05961/MKRI-P/X-2008 13652/MKRI-P/XI-2009