00000nam 2200000 4500 INLIS000000000007384 20221107115533 0010-0520007384 221107################|##########|#ind## 9794285013 ind 346.07 346.07 PUR p Purwosutjipto Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8 : Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. / H.M.N. Purwosutjipto Cet. ke-4 Jakarta : Djambatan, 2003 8 buku; 21cm ; 21cm p. 65 - 66 Buku ini ditulis diambil dari sudut pandang hubungan negara maupun perusahaan dengan peradilan, baik peradilan negara maupun peradilan swasta. Pada perwasitan terdapat hubungan antara perusahaan dengan peradilan perwasitan, yaitu peradilan swasta atau peradilan perdamaian, sedangkan kepailitan dan penundaan pembayaran hubungan itu terjadi antara perusahaan dengan peradilan negara. Hubungan ketiga materi tersebut dengan peradilan dapat juga ditinjau dari sudut solvabilitasnya perusahaan. Hukum dagang Indonesia - Hukum dagang 14486/MKRI-P/XI-2009 14885/MKRI-P/XI-2009 14884/MKRI-P/XI-2009 14886/MKRI-P/XI-2009 14486/MKRI-P/XI-2009 14885/MKRI-P/XI-2009 14884/MKRI-P/XI-2009 14886/MKRI-P/XI-2009 14884/MKRI-P/XI-2009 14486/MKRI-P/XI-2009 14885/MKRI-P/XI-2009 14886/MKRI-P/XI-2009 14885/MKRI-P/XI-2009 14486/MKRI-P/XI-2009 14884/MKRI-P/XI-2009 14886/MKRI-P/XI-2009