00000nam 2200000 4500 16603/MKRI-P/VI-2010 INLIS000000000007569 16540/MKRI-P/IV-2010 20221108111813 16604/MKRI-P/VI-2010 0010-0520007569 16605/MKRI-P/VI-2010 221108################|##########|#ind## 19325/MKRI-P/X-2011 1146 21057MKRI/III-2011 ind 342.598 342.598 HAR t Harjono Transformasi Demokrasi / Harjono Cet.1. Jakarta : Pemerintah Kabupaten Siak, 2009 xii, 297 hlm. ; 21 cm ; 21 cm Perubahan UUd 1945 pada 1999-2002 tidak hanya melahirkan lembaga negara baru, tetapi juga berhasil melakukan perubahan mendasar pada sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk merombak pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pada mulanya kedaulatan rakyat diserahkan secara utuh kepada MPR, sehingga siapa pun yang bisa "menguasai" lembaga ini, ia akan menjadi "penguasa" Indonesia yang mengarah pada otoritarian. Setelah perubahan UUD 1945, kedaulatan tidak ladi diberikan utuh kepada MPR, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan begitu, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus tetap pada koridor dan batas-batas hukum, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang antara lembaga negara. Di sinilah pentingnya buku ini, karena telah berhasil menggambarkan secara gamblang transformasi demokrasi yang pelaksanaannya dipagari oleh konstitusi. 1. Konstitusional-Pendidikan 16540/MKRI-P/IV-2010 16604/MKRI-P/VI-2010 16605/MKRI-P/VI-2010 16603/MKRI-P/VI-2010 19325/MKRI-P/X-2011 21057MKRI/III-2011